Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Risiko fiskal merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika ekonomi global dan kompleksitas kebijakan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak hanya menghadapi tekanan dari fluktuasi indikator makroekonomi, tetapi juga dari kewajiban kontinjensi, pelaksanaan program strategis, serta perubahan nilai aset dan kewajiban sektor publik. Tanpa kerangka pengelolaan risiko yang terstruktur, berbagai potensi tersebut dapat berkembang menjadi beban fiskal yang mengganggu stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Melalui kerangka Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN), pemerintah membangun pendekatan terintegrasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko keuangan negara. Pendekatan ini menempatkan risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar konsekuensi yang muncul setelah kebijakan dijalankan. Dengan dukungan regulasi, struktur kelembagaan, serta proses manajemen risiko yang sistematis, pengelolaan Risiko AKN berperan penting dalam menjaga ketahanan fiskal dan meningkatkan kepercayaan publik.
Penguatan manajemen risiko fiskal juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, sekaligus memastikan bahwa kebijakan hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, Risiko AKN menjadi fondasi penting bagi tata kelola keuangan negara yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.