Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pengelolaan keuangan negara merupakan proses yang penuh risiko karena menyangkut pengelolaan dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sistem keuangan negara, terdapat pembagian fungsi dan tanggung jawab yang tegas antara beberapa pejabat pengelola keuangan negara, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran (BP).
Masing-masing pejabat memiliki lingkup tugas yang berbeda. PPK berperan sejak tahap awal, yaitu membuat, menandatangani, dan bertanggung jawab atas kontrak atau komitmen kegiatan. PPSPM berfungsi sebagai pengendali sebelum dana negara dibayarkan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara Pengeluaran berperan dalam mengelola kas negara yang sudah dicairkan, termasuk pencatatan pembayaran langsung ke pihak ketiga dan pertanggungjawaban uang persediaan. Perbedaan fungsi ini menyebabkan perbedaan pula dalam jenis risiko yang melekat. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan risiko-risiko yang dihadapi PPSPM dalam pengelolaan tagihan APBN, serta membandingkannya dengan risiko yang dihadapi oleh PPK dan BP.