Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai hibah, harus memenuhi kriteria berikut :
<ol>
<li>Tidak untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah.</li>
<li>Tidak mengandung ikatan politik atau potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan negara.</li>
<li>Digunakan untuk mendukung pencapaian keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah atau penanganan keadaan darurat.</li>
</ol>
Barang/Jasa/Surat Berharga yang di kategorikan hibah ditujukan untuk :
<ol>
<li>Mendukung program pembangunan nasional.</li>
<li>Memberikan manfaat bagi satuan kerja dalam mencapai sasaran kegiatan.</li>
<li>Membantu penanggulangan bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.</li>
</ol>
&#160;
Berikut adalah proses pengelolaan hibah langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga :
<ol>
<li>Pengajuan Permohonan Nomor Register</li>
<li>Hibah Luar Negeri, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melalui Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS). Dengan melampirkan dokumen : Permohonan nomor register, Perjanjian Hibah, dan Ringkasan Hibah. Pengajuan dapat melalui email atau fax, namun tetap wajib mengirim hardcopy ke kantor DJPPR di Jakarta.</li>
<li>Hibah Dalam Negeri, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan melampirkan dokumen : Permohonan nomor register, Perjanjian Hibah, Ringkasan Hibah, Surat Kuasa pendelegasian kewenangan penandatanganan. Untuk hibah langsung bentuk uang yang ditujukan mendukung penanggulangan bencana alam harus dilampiri : Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dna Rekening Koran.</li>
<li>Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)</li>
</ol>
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satker penerima hibah membuat dan menandatangani BAST bersama pemberi hibah, Format BAST dibuat sesuai kesepakatan dan memuat :
<ul>
<li>Tanggal serah terima</li>
<li>Pihak Pemberi dan Penerima</li>
<li>Nilai nominal</li>
<li>Bentuk hibah</li>
<li>Tujuan BAST</li>
<li>Rincian harga per barang</li>
</ul>
<ol start="3">
<li>Pengajuan Pengesahan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN</li>
</ol>
Mengajukan dokumen SP3HL-BJS dan MPHL-BJS kepada KPPN sebelum mencatat barang di dalam Sakti. Mengenai pengesahan MPHL-BJS dapat diajukan ke KPPN (melalui seksi Verifikasi dan Akuntansi) dengan melampirkan :
<ul>
<li>Softcopy/Arsip Data Komputer (ADK) MPHL-BJS pada Aplikasi Sakti
<ul>
<li>Surat penetapan nomor register Hibah</li>
<li>BAST</li>
<li>SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)</li>
<li>SP3HL-BJS</li>
</ul>
</li>
</ul>
&#160;
Berikut merupakan hal-hal perting terkait Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) :
<ul>
<li>Sesuai PMK 99/PMK.05/2017, jika hibah langsung tidak dilaporkan selama 2 tahun, K/L penerima hibah dikenai sanksi tidak boleh menerima hibah langsung di tahun berikutnya.</li>
<li>Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan S-6799/PB/2018, K/L yang belum mengajukan register/pengesahan hibah sejak 2017 diwajibkan melakukan inventarisasi dan penatausahaan hibah sambil menunggu aturan lebih lanjut.</li>
<li>Jika Hibah Langsung TAYL belum memiliki nomor register, Satker harus mengajukan permohonan kepada :</li>
<li>Kanwil DJPb untuk hibah dari dalam negeri</li>
<li>DJPPR (Direktorat EAS) untuk hibah dari luar negeri</li>
<li>MPHL-BJS TAYL, memuat format berikut :
<ul>
<li>Kode Akun kolom Pendapatan (Kanan) : 391133</li>
<li>Kode Akun kolom Aset/Beban Jasa (sebelah kiri), diisi sesuai kode akun Aset/Beban</li>
<li>Uraian atas hibah langsung bentuk barang TAYL</li>
<li>Tanggal Aktual penebitan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS</li>
</ul>
</li>
<li>Pengesahan MPHL-BJS TAYL, di ajukan ke KPPN dengan melampirkan:</li>
<li>Surat Penetapan Nomor Register Hibah</li>
<li>BAST sebagai bukti serah terima hibah</li>
<li>SPTMHL, yaitu surat pernyataan telah menerima hibah</li>
<li>SP3HL-BJS untuk pencatatan penerimaan hibah</li>
</ul>
&#160;
Kesimpulan
Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga harus memenuhi syarat tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 dan disahkan melalui pengajuan nomor register, penandatanganan BAST, dan Pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN. Terkait Hibah TAYL yang belum teregistrasi wajib diinventarisasi agar tidak terkena sanksi.