Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengelolaan keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) diatur dalam PMK-162/PMK.05/2013 dan PMK-62/PMK.05/2023. BPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran guna kelancaran kegiatan tertentu. Pengangkatan BPP dilakukan jika lokasi kegiatan berjauhan dari Bendahara Pengeluaran atau beban kerja terlalu berat. Untuk menjadi BPP, seseorang harus berstatus PNS, memiliki pendidikan minimal SLTA, golongan II/b, serta memiliki sertifikat bendahara.
BPP bertanggung jawab dalam penatausahaan berbagai jenis uang, seperti Uang Persediaan, LS Bendahara, dan potongan pembayaran. Penyaluran dana ke BPP berasal dari UP atau SPM-LS Bendahara dan tetap menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Pencatatan transaksi dilakukan melalui aplikasi SAKTI dengan mekanisme pencatatan khusus untuk uang muka dan penerimaan dana oleh BPP. Selain itu, rekonsiliasi internal antara saldo buku dan kas dilakukan minimal sebulan sekali untuk memastikan transparansi keuangan.
Laporan pertanggungjawaban BPP diwajibkan sesuai PMK 162/2013, di mana BPP harus membukukan setiap transaksi dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ-BPP) kepada Bendahara Pengeluaran. LPJ-BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu yang telah diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Laporan ini harus diserahkan paling lambat lima hari kerja di bulan berikutnya. Buku Pembantu BPP mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana serta menunjukkan saldo yang belum dipertanggungjawabkan.