Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dalam pembangunan. Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 kelompok besar yakni laki-laki dan perempuan yang memiliki peran masing-masing. Peran tersebut dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat di mana individu dibesarkan. Hal ini bisa membentuk pandangan yang bisa saja berbeda satu dengan yang lain dalam melihat satu masalah beserta solusinya. Menjadi kompleks apabila peran yang terbentuk karena pengaruh budaya dan masyarakat tersebut menciptakan ketidakadilan di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa berefek kepada kesempatan, partsipasi, akses, dan kontrol yang tidak setara di antara laki-laki dan perempuan. Faktor- faktor ini yang mesti kita cermati dan kelola dengan baik khususnya di lingkungan kerja kita masing-masing.
Sebagaimana kita pahami bersama, DJBC telah memiliki pedoman implementasi PUG yakni Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai &nbsp;Nomor : KEP- 133/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Jenderal Bea&nbsp; dan Cukai.&nbsp; Keputusan ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 807 /KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kep 133 memberi pedoman yang jelas tentang implementasi PUG yang sesuai dengan karateristik tugas dan fungsi DJBC. Diterbitkannya Kep 133 merupakan bukti keseriusan pimpinan DJBC menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi pegawai maupun pengguna jasa. Kep 133 memberi pedoman yang rinci dan jelas tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi setiap aspek dalam implementasi PUG yang terintegrasi dalam tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai.
Sebagaimana kita pahami bersama, DJBC telah memiliki pedoman implementasi PUG yakni Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai &nbsp;Nomor : KEP- 133/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Jenderal Bea&nbsp; dan Cukai.&nbsp; Keputusan ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 807 /KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kep 133 memberi pedoman yang jelas tentang implementasi PUG yang sesuai dengan karateristik tugas dan fungsi DJBC. Diterbitkannya Kep 133 merupakan bukti keseriusan pimpinan DJBC menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi pegawai maupun pengguna jasa. Kep 133 memberi pedoman yang rinci dan jelas tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi setiap aspek dalam implementasi PUG yang terintegrasi dalam tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai.