Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, paradigma layanan terkait norma waktu penerbitan Keputusan (<em>Beschikking</em>) ataupun Pelaksanaan Tindakan Faktual oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan telah mengalami perubahan, dari yang sebelumnya menganut Fiktif Negatif (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN Nomor 5 Tahun 1986 s.t.d.t.d. UU Nomor 51 Tahun 2009) menjadi Fiktif Positif (Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan). Jika mengacu pada paradigma Fiktif Positif, apabila Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dimohonkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka demi hukum (by law) dianggap DIKABULKAN. Sebaliknya, jika mengacu pada paradigma Fiktif Negatif, maka dalam hal Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dimohonkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka demi hukum (by law) dianggap DITOLAK. Sesungguhnya, jauh sebelum lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, beberapa layanan perpajakan juga telah menerapkan konsep Fiktif Positif, antara lain penyelesaian Permohonan Pembetulan, Pengembalian Kelebihan Pajak (Restitusi), Keberatan, Pengurangan/Pembatalan.&#160;</p>