Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam pelaksanaanya, satuan kerja setelah menyelesaikan pekerjaan yang membebani APBN, mengajukan tagihan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang saat ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Untuk memastikan keabsahan pengajuan tagihan tersebut, dilakukan pengujian berdasarkan komitmen yang telah dibuat dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, antara lain meliputi:
<ol>
<li>prestasi pekerjaan/pengeluaran riil;</li>
<li>daftar perhitungan/nominatif penerima pembayaran, apabila penerima terdapat lebih dari 1 (satu) orang;</li>
<li>penyelesaian kewajiban perpajakan dan/atau kewajiban kepada negara; dan</li>
<li>persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li>
</ol>
Terdapat 2 (dua) mekanisme pengajuan tagihan kepada negara, yaitu melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan Pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) baik tunai maupun dengan kartu kredit pemerintah.