Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai upaya untuk memperkuat otonomi daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan sektor publik yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab, terutama dimulai dari lingkup terkecil yaitu desa. Desa, sebagai entitas masyarakat hukum dengan wilayah jelas dan wewenang mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal, memiliki peran sentral dalam pembangunan nasional. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah desa dengan populasi signifikan, pemberdayaan desa menjadi krusial untuk mengoptimalkan potensi dan mempercepat pembangunan.
<hr />
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan Dana Desa, yaitu bantuan keuangan yang dialokasikan khusus untuk desa guna mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Sejak pertama kali dikucurkan sebesar Rp20,76 triliun pada tahun 2015, alokasi Dana Desa terus meningkat hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan di tingkat desa. Dana Desa terbukti memberikan dampak positif pada perkembangan desa dan perekonomian nasional. Guna mengukur tingkat kemajuan desa dan memaksimalkan desentralisasi fiskal, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM), sebuah indeks komposit yang mencakup Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL).
<hr />
IDM menjadi pedoman penting dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, dengan membagi desa ke dalam lima klasifikasi. Namun, data IDM tahun 2024 menunjukkan bahwa 16 dari 38 provinsi di Indonesia memiliki skor di bawah rata-rata nasional, termasuk Provinsi Maluku dengan skor 0,6800. Kabupaten Maluku Tengah, sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Maluku, menghadapi tantangan geografis yang kompleks dan masih memiliki 45 desa (24,19%) berstatus tertinggal, dengan nilai IDM kabupaten sebesar 0,6432, di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam memaksimalkan potensi dan meningkatkan kualitas desa di Maluku Tengah, yang tercermin dari nilai IDM. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dampak Dana Desa terhadap IDM di seluruh desa di Kabupaten Maluku Tengah, serta mengidentifikasi strategi pengelolaan Dana Desa yang optimal untuk peningkatan IDM, diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih efektif dan mitigasi kesenjangan pembangunan antar desa.

DJPb sebagai penyalur dana desa : Studi analisis pengaruh Dana Desa (2021-2023) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Maluku Tengah (2022-2024)