Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Knowledge Sharing: Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara bagi Pengelola Barang
Paparan ini merupakan tindak lanjut atas keikutsertaan pada Pembelajaran Jarak Jauh Perencanaan Kebutuhan BMN bagi Pengelola Barang yang diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Publik. Materi tidak disusun sebagai rangkuman seluruh modul diklat, melainkan difokuskan pada hal-hal yang paling berdampak bagi pelaksanaan tugas di Kanwil DJKN Sulseltrabar.
Pembahasan dibuka dengan konsekuensi nyata RKBMN pada sisi anggaran, yaitu ketentuan pemblokiran anggaran bagi usulan pengadaan atau pemeliharaan BMN yang belum memiliki RKBMN Hasil Penelaahan sebagaimana diatur dalam PMK 62 Tahun 2023 jo. PMK 107 Tahun 2024.
Cakupan materi:
<ol dir="ltr">
<li>Kedudukan RKBMN dalam rantai perencanaan dan penganggaran</li>
<li>Tiga perubahan besar pengaturan: perluasan bentuk perencanaan (PMK 153/PMK.06/2021), pembaruan SBSK (PMK 138/2024), dan pembaruan pengasuransian BMN (PMK 43/2025)</li>
<li>Peran Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, APIP K/L, dan Pengelola Barang, serta linimasa penyusunan yang berjalan dua tahun di depan tahun anggarannya</li>
<li>Enam penyebab usulan RKBMN paling sering ditolak, dengan pendalaman pada kebijakan pengadaan kendaraan dinas dan batas optimalisasi BMN existing</li>
<li>Ketentuan perencanaan pemeliharaan, kewajiban Daftar Hasil Pemeliharaan, dan prasyarat data pada aplikasi SIMAN</li>
<li>Perencanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN (RP3BMN) serta asuransi BMN</li>
<li>Uji pemahaman melalui tiga contoh kasus penelaahan, ditutup dengan usulan tindak lanjut bagi Kanwil</li>
</ol>