Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia no 141/PMK.04/2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI. Selama ini impor barang kiriman telah masih belum dipahami dengan benar oleh PMI sehingga hal ini menimbulkan banyak permasalahan dalam pelayanan di lapangan. Banyak kasus yang viral terkai impor barang kiriman. Dalam infografis ini hanya menyampaikan terkait barang kiriman dengan mekanisme barang kiriman PMI. Dalam infografis ini disebutkan siapa saja yang bisa mendapatkan pembebasan BM, PDRI impor barang kiriman, bagaimana mekanisme impornya, apa saja syarat barang kiriman, berapa batas nilai barang kiriman PMI yang diberikan pembebasan BM dan PDRI, dan bagaimana jika barang kiriman tersebut tidak tercata di BP2MI. Infografis ini akan dishare ke group whatsup PMI&#160;</p>