Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p style="text-align: justify;">Ekspor Kembali Barang Impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.04/2019. Dalam PMK tersebut mengatur tentang Larangan Ekspor Kembali, Prosedur Pelaksanaan Kembali, Penunaan Penelitian Permohonan Ekspor Kembali, Janji Layanan, Ekspor Kembali oleh Importir Prioritas/AEO/Produsen Berisiko Rendah.</p>
<div style="text-align: justify;">PMK 102/PMK.04/2019 diterbitkan dengan tujuan untuk:</div>
<div style="text-align: justify;">1. Memberikan kepastian hukum</div>
<div style="text-align: justify;">Menjadi dasar hukum yang jelas bagi importir dalam melakukan re-ekspor barang impor yang tidak jadi digunakan di dalam negeri.</div>
<div style="text-align: justify;">2. Melindungi pelaku usaha dari beban biaya yang tidak semestinya</div>
<div style="text-align: justify;">Barang impor yang ditolak, rusak, atau tidak sesuai tidak diperlakukan sebagai konsumsi dalam negeri, sehingga tidak dibebani bea masuk dan pajak secara tidak adil.</div>
<div style="text-align: justify;">3. Mendukung kelancaran arus barang dan perdagangan internasional</div>
<div style="text-align: justify;">Dengan prosedur re-ekspor yang jelas, proses pengeluaran kembali barang menjadi lebih tertib, cepat, dan terkontrol.</div>
<div style="text-align: justify;">4. Menjaga pengawasan kepabeanan</div>
<div style="text-align: justify;">Mengatur mekanisme pengawasan agar barang yang dire-ekspor benar-benar barang impor yang sama dan belum digunakan di dalam negeri.</div>
<div style="text-align: justify;">5. Mencegah penyalahgunaan fasilitas kepabeanan</div>
<div style="text-align: justify;">Menghindari praktik penghindaran bea masuk atau pajak melalui klaim re-ekspor yang tidak sah.</div>
<div style="text-align: justify;">&#160;</div>
<div style="text-align: justify;">Materi dibuat oleh : Heny Kurniawati&#160;</div>
<div style="text-align: justify;">Mahasiswa PKN STAN NIM : 3202250014</div>