Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam rangka pembaharuan ketentuan lelang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pembaharuan ketentuan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan meningkatkan layanan lelang berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, untuk mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian nasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam PMK 122 Tahun 2023, diberikan 3 (tiga) arah pengaturan yaitu: 1.&#160;Simplifikasi proses bisnis Lelang (pra, pelaksanaan, pasca); 2.&#160;Perluasan jangkauan Calon Peserta Lelang yang akan mengikuti Lelang; dan 3.&#160;Transformasi layanan lelang menuju digitalisasi proses bisnis lelang yang terintegrasi memanfaatkan&#160; &#160;dukungan teknologi informasi. Arah pengaturan tersebut diterjemahkan dalam beberapa pengaturan baru, antara lain:
<ul>
<li>Reclustering jenis lelang (Lelang Wajib &amp; Sukarela) dan ekstensifikasi masing-masing jenis lelang;</li>
<li>Perluasan cakupan peserta lelang;&#160;</li>
<li>Penggabungan beberapa jenis lelang eksekusi dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang (prinsip efisiensi, efektivitas, dan selektif).</li>
</ul>
Jika sobat ingin mengetahui ketentuan baru lainnya dalam PMK ini, sobat pemelajar dapat mengikuti penjelasan dalam video pembelajaran ini. Video ini merupakan video pertama dari rangkaian video seri pembaharuan ketentuan lelang dalam PMK 122 Tahun 2023. Jangan lupa komentar dan sharenya ya sobat...&#160;