Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Diterbitkannya regulasi mengenai Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan BMN diharapkan mampu menjawab tantangan Pemanfaatan BMN yang diatur dalam regulasi sebelumnya. Secara khusus, dengan adanya kebijakan ini, Kementerian Lembaga (K/L) yang akan mengusulkan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun-Guna-Serah (BGS) atau Bangun-Serah-Guna (BSG) agar tidak ragu-ragu lagi untuk mengoptimalkan asetnya dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pengelola ini. Mengingat beberapa faktor kunci yang biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN, diasumsikan mampu diatasi dengan regulasi tersebut.&#160; Kemudian, apa saja kendala yang dapat diatasi dengan kebijakan tersebut? apa dampak yang diharapkan? Bagaimana pengaturan subjek, objek, syarat-syarat, dan skema di dalamnya? Mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini.