Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Hadirnya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bukti hadirnya pemerintah daerah bagi warganya. Pola pengelolaan keuangan ini membutuhkan adanya target yang jelas dan terukur dari pemerintah kepada badan usaha, keleluasan mengelola usaha bagi badan usaha agar terwujud layanan umum yang efisien, efektif, dan produktif. Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018. Untuk mencapai target kinerjanya BLUD perlu melakukan sinergi dan konsolidasi untuk menjaga keberlangsungan layanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, menyediakan layanan publik yang affordable, optimalisasi aset dan kas, perbaikan tata kelola, dan melakukan mitigasi risiko. Dari sisi pelaporan, BLUD perlu melakukan peningkatan akuntabilitas berkaitan dengan operasionalnya.</p>