Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Berisi pengetahuan terkait dengan Pedoman Teknis, Kebijakan, dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Materi yang dimuat terbagi menjadi 4 bagian yaitu Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.&#160;&#160;
Dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Undang-Undang (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) hingga diatur menggunakan Peraturan Daerah/Perkada yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 dan PP Nomor 71 Tahun 2010) dan dalam Permendagri/Kepmendagri.&#160;
Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari beberapa ruang lingkup yaitu Pengakuan, Penyajian, Pengukuran, dan Pengungkapan. Standar Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi PSAP, Buletin Teknis, dan IPSAP.&#160;
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yaitu Penetapan pilihan entitas pemerintah atas prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.
Dalam pedoman teknis ini juga memuat tambahan informasi terkait dengan Strategi menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.