Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Selain Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, juga terdapat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.
Dasar Hukum pertanggungjawaban Bendahara adalah sebagai berikut:
<ol>
<li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</li>
<li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</li>
</ol>
Pada materi ini, akan dibahas:
<ol>
<li>Dasar Hukum Pertanggungjawaban Bendahara</li>
<li>Batasan dan Tanggung Jawab Bendahara</li>
<li>Syarat Pengangkatan Bendahara</li>
<li>Penatausahaan Kas Bendahara</li>
<li>Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara</li>
<li>Panduan Penyusunan LPJ Bendahara pada Aplikasi SAKTI</li>
</ol>