Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penguatan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi langkah penting dalam mendorong layanan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Berbagai satuan kerja BLU di seluruh Indonesia menghadapi tantangan yang sama: kebutuhan layanan meningkat, sementara kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan. Di tengah kondisi tersebut, optimalisasi kas dan pengelolaan investasi muncul sebagai strategi strategis untuk memastikan setiap dana negara bekerja secara efektif.
Kas BLU yang berasal dari saldo anggaran lebih, pendapatan operasional, serta dana kelolaan bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek. Dengan tata kelola yang tepat, kas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, perluasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan sektor produktif seperti UMKM, koperasi, dan pertanian. Melalui mekanisme penempatan dana pada instrumen investasi jangka pendek maupun penambahan dana kelolaan, BLU berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas layanan sekaligus memberikan multiplier effect ke perekonomian.
Regulasi seperti PP 23/2005 jo PP 74/2012 serta berbagai PMK tentang pengelolaan kas dan investasi memberikan kerangka pengendalian yang jelas agar setiap langkah optimalisasi berjalan aman, transparan, dan akuntabel. Proses pemindahan saldo kas yang melibatkan DJKN, DJA, dan DJPb memastikan setiap rupiah dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas pemerintah. Optimalisasi kas BLU pada akhirnya memperkuat ketahanan fiskal sekaligus memperluas manfaat layanan publik bagi masyarakat luas.