Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Berjalannya desentralisasi fiskal di Indonesia selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional. Pemerataan kemampuan keuangan daerah semakin membaik, namun masih terjadi ketimpangan kinerja layanan publik.
Dalam perkembangannya DAU justru mendorong dominasi belanja birokrasi,
Meningkatkan tendensi pemekaran daerah, dan Penggunaan DAU belum memperhitungkan kinerja Pemda dalam memperbaiki layanan.
&#160;
Dengan diundangkannya UU no.1 Tahun 2022 Tentang HKPD, melatar belakangi dilakukannya Redesain pengelolaan transfer ke daerah\,
untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja.
Sejak keluarnya Undang Undang nomor 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dilakukanlah PERUBAHAN DESAIN Kebijakan Dana Alokasi Umum meliputi :
PAGU DAU,
FORMULA ALOKASI DAU,
PENGGUNAAN DAU,
&#160;
Terkait Pagu, DAU...
<ul>
<li>Disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi SPM layanan dasar publik daerah (antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara</li>
</ul>
&#8226;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; DAU dihitung dengan pendekatan klaster/kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan perekonomian