Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara No 17 Tahun 2003 Pemerintah berkewajiban menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai dasar pembahasan pada pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal, dalam proses penyusunannya dilaksanakan melalui berbagai tahapan antara lain seperti penyelarasan arah kebijakan antar Kementerian/Lembaga, maupun koordinasi pada tingkat sidang Kabinet hingga disampaikan dan dibahas Bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam video ini kita akan mendapat pengetahuan baru yang berisi mengenai penjelasan tentang penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF).