Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p style="text-align: justify;" data-start="2382" data-end="2949">Uang rakyat bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan amanah konstitusional dan moral yang menjadi dasar kedaulatan ekonomi nasional. Pengelolaan keuangan negara mencerminkan kejujuran bangsa terhadap dirinya sendiri. Dalam realitas global yang penuh tekanan fiskal dan geopolitik, integritas fiskal menjadi benteng yang menentukan apakah Indonesia akan berdaulat atau tergantung pada kekuatan eksternal. Pendekatan editorial ini mengurai secara sistematis landasan teoretis, tantangan strategis, dan arah kebijakan pengelolaan uang rakyat dari pusat hingga daerah.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2951" data-end="3475">Pembahasan mendalam mencakup teori keuangan publik, integritas fiskal, sinergi fiskal&#8211;moneter, digitalisasi anggaran, serta prinsip keadilan distributif. Selain menawarkan analisis, naskah ini menyajikan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan etika fiskal. Integritas keuangan negara ditempatkan sebagai roh pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif. Gagasan ini mengajak negara untuk jujur pada rakyatnya dan menjadikan uang publik sebagai pilar kedaulatan nasional.</p>