Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
<ul>
<li>digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau</li>
<li>dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat</li>
</ul>
Pernyataan Standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/ daerah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:
<ul>
<li>aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan</li>
<li>hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.</li>
</ul>
Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami terkait &#160;PSAP17&#160; dalam hal Properti Investasi, mulai dari pengertian, pengakuan hingga pengungkapan.
Disusun oleh: Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Sumut