Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan merilis, hingga akhir September 2025, dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun. Penempatan dana ini memang sah secara hukum, tetapi menimbulkan kekhawatiran karena dapat menahan laju belanja daerah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Fenomena dana mengendap di perbankan bukan hal baru. Namun kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Keuangan menyoroti masih banyaknya pemda yang &#8220;menyimpan uang&#8221; saat negara membutuhkan dukungan belanja dari daerah. Legalitas penempatan dana di bank memang diatur, tetapi efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kini patut dipertanyakan.
Secara hukum, pemerintah daerah memang diperbolehkan menempatkan dananya di bank, termasuk dalam bentuk deposito. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa kas daerah dapat ditempatkan pada investasi jangka pendek seperti deposito. Namun, harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh mengganggu arus kas (cash flow).