Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan salah satu bentuk dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. LKPP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan Akuntansi. Berdasarkan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa Laporan Keuangan disusun untuk menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kriteria kualitas data Laporan Keuangan merupakan bagian dari penyajian informasi dalam Laporan Keuangan agar memenuhi karakteristik kualitatif Laporan Keuangan. Kualitas data Laporan Keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas akuntansi sesuai dengan ketentuan terkait. Dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas dan andal, Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini Satker melakukan monitoring kualitas data Laporan Keuangan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, saat ini yang digunakan adalah Aplikasi MonSAKTI. Monitoring dimaksud dilakukan oleh seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan/atau unit akuntansi dan pelaporan BMN secara periodik. Dengan melakukan monitoring secara periodik, maka setiap entitas akuntansi dapat menindaklanjuti dengan segera apabila terdapat kualitas data Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait.