Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Jenis-jenis KKP : 1. KKP Perjalanan Dinas digunakan untuk pengeluaran yang termasuk dalam komponen biaya berjalanan dinas, yaitu: pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/atau sewa kendaraan dalam kota. 2. KKP belanja operasional digunakan untuk belanja barang dan belanja modal seperti pembelian ATK, konsumsi rapat, dll. Batasan penggunaan KKP:<br />1. Penggunaan KKP dapat dilakukan dengan nilai paling banyak Rp200 Juta untuk satu penerima pembayaran khusus hanya dapat dilakukan untuk transaksi pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan oleh UMKM melalui sarana katalog elektronik (e-Katalog) dan marketplace (Digipay).<br />2. Di luar sarana tersebut, penggunaan KKP dilakukan dengan nilai paling banyak untuk 1 penerima pembayaran maksimal adalah Rp50 Juta</p>