Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p style="text-align: justify;">Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Artikel ini membahas bagaimana LHKPN tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga pilar integritas yang memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan dasar hukum yang jelas&#8212;mulai dari UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2019, hingga Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2024&#8212;setiap pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaan mereka secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Melalui sistem e-Filing, mekanisme pelaporan kini lebih modern dan transparan, meski masih ditemui tantangan seperti salah input, data yang tidak lengkap, hingga kelalaian dalam surat kuasa. Artikel ini juga mengulas sanksi tegas bagi pelanggar, potret keberagaman kondisi ekonomi pejabat, serta pentingnya membangun budaya integritas di birokrasi. Pada akhirnya, LHKPN bukan hanya catatan angka, tetapi fondasi moral untuk menegakkan wibawa negara.</p>