Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Barang Rampasan Negara sebagai kompensasi uang pengganti terdiri atas:
<ol>
<li>barang yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan</li>
<li>barang yang berasal dari Barang Sita Eksekusi yang merupakan hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</li>
</ol>
Barang Rampasan Negara, dilakukan Penjualan secara Lelang oleh Pengurus Barang Rampasan Negara melalui Kantor Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lelang.
Dalam hal Barang Rampasan Negara:
<ol>
<li>tidak laku terjual; atau</li>
<li>berdasarkan hasil penelitian/kajian oleh Pengurus Barang Rampasan Negara, diperlukan untuk kepentingan negara,</li>
</ol>
Pengurus Barang Rampasan Negara dapat mengusulkan pengelolaan lainnya kepada Pengelola Barang.
Pengelolaan lainnya terdiri atas:
<ol>
<li>penetapan status Penggunaan; atau</li>
<li>Hibah.</li>
</ol>
Video Capture ini menyajikan Aspek atau Hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pihak Penjual (Pengurus Barang Kejaksaan RI) &#160;sebelum mengajukan Permohonan Lelang dan verifikasi oleh Pihak KPKNL dalam proses lelang.
Hal-hal penting tersebut disajikan dalam capture dan juga verifikasi yang perlu diperhatikan mulai dari proses pra lelang, Pelaksanaan Lelang dan Pasca Lelang&#160;