Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Materi &#160;Penilaian Properti: Tata Kelola PBB-P2 Era Baru ini merupakan panduan teknis yang dirancang khusus untuk pegawai Bapenda. Secara umum, materi ini mengupas tuntas tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di era otonomi daerah berdasarkan landasan hukum terbaru, yakni UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan PMK No. 85 Tahun 2024. &#160;&#160;Pembahasan dalam presentasi ini terbagi ke dalam empat pilar utama:Regulasi: Menjelaskan kerangka hukum yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeksekusi dan menetapkan tarif PBB-P2 (maksimal 0,5%), batas bawah NJOPTKP (minimal Rp 10.000.000), persentase Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP (20% - 100%), serta siklus penilaian. &#160;&#160;Metodologi: Menguraikan anatomi dasar nilai properti yang berjenjang dari ZNT, NJOP, NJOPTKP, hingga NJKP. Materi ini juga membedah tiga metode penilaian (Pendekatan Pasar, Biaya, dan Pendapatan), skala penilaian (Individual vs. Massal/CAMA), dan tahapan menganalisis dinamika serta siklus pasar properti. Tujuan akhir dari materi ini adalah untuk mengintegrasikan kepatuhan hukum, responsivitas terhadap dinamika pasar, dan pemanfaatan teknologi guna mewujudkan ekosistem penilai modern yang mampu menghasilkan penetapan PBB-P2 yang akurat, berkeadilan, dan akuntabel. &#160;&#160;</p>