Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan budaya integritas dan upaya pemberantasan korupsi. salah satu wujud nyata adalah seluruh pegawai Kemenkeu diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan sebagai bagian dari budaya sadar Integritas.
Tujuan utama dari LHKPN adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara dan mencegah korupsi dan pencucian uang, serta untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan.
LHKPN berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara, mendeteksi perubahan harta kekayaan yang tidak wajar, dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
WAJIB DIPERHATIKAN !!!
<ul>
<li>Harta yang dilaporkan adalah harta milik PN/WL, pasangan dan anak yang masih menjadi tanggunga</li>
<li>Bukti kepemilikan harta tidak harus atas nama PN, pasangan, atau anak yang menjadi tanggungan (secara defacto milik PN, pasangan, atau anak)</li>
<li>Bukti-bukti pendukung yang dilampirkan adalah dokumen pendukung harta di lembaga</li>
<li>keuangan, surat berharga, kas setara kas, dan harta lainnya</li>
<li>Bukti pendukung langsung dilampirkan ke aplikasi</li>
</ul>