Direktorat Jenderal Perbendaharaan

L A Y A N A N UANG PERSEDIAAN (UP)
&nbsp;
Apa itu Uang Persediaan (UP) ?
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS (langsung). Dalam hal terdapat kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi UP yang telah ditetapkan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
3 Layanan terkait Uang Persediaan
<ol>
<li>Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) yang Melampaui Besaran;</li>
<li>Persetujuan Pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor;</li>
<li>Persetujuan atas perubahan proporsi Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah.</li>
</ol>
&nbsp;
Persetujuan Pemberian UP Melampaui Besaran
<ul>
<li>Besaran UP yang dikelola Satker sesuai dengan kebutuhan UP Satker dalam 1 (satu) bulan paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP untuk masing-masing sumber dana dalam DIPA dengan besaran UP paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)</li>
<li>Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan permintaan UP melampaui besaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.</li>
<li>Penelitian dan penelaahan surat permintaan KPA dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja dengan mempertimbangkan:
<ul>
<li>frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan</li>
<li>perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan.</li>
</ul>
</li>
</ul>
&nbsp;
Persetujuan Pemberian TUP di atas TUP yang belum dipertanggungjawabkan
<ul>
<li>TUP harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan . Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara.</li>
<li>Bila terdapat kegiatan penting dan mendesak, KPA dapat mengajukan surat permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke Kanwil DJPb yang dilengkapi dengan:
<ul>
<li>Surat teguran KPPN kepada KPA atas TUP yang belum dipertanggungjawabkan</li>
<li>Surat penolakan dari KPPN atas permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor</li>
<li>Pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan TUP sesuai ketentuan</li>
<li>Karwas TUP sebelumnya</li>
</ul>
</li>
<li>Penyelesaian surat persetujuan/surat penolakan permintaan pemberian TUP dilakukan dalam jangka 3 (tiga) hari kerja</li>
</ul>
Proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah
<ul>
<li>UP terdiri dari: UP Tunai (60%) dan UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)</li>
<li>KPA dapat mengajukan perubahan (naik/turun) proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan disertai dengan:</li>
</ul>
<ol>
<li>Kebutuhan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) bulan</li>
<li>Frekuensi penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah tahun yang lalu</li>
<li>Surat pernyataan dari KPA tentang jumlah penyedia yang memiliki mesin EDC</li>
</ol>