Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p></p>
<div style="font-family: 'Segoe UI'; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; line-height: 20px;">
<p style="text-align: justify;">Penyusunan kontrak Swakelola Tipe II merupakan langkah strategis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar instansi. Model ini direncanakan dan diawasi oleh pemilik anggaran, sementara pelaksanaan dilakukan oleh K/L/PD lain yang memiliki kompetensi teknis. Prosesnya mencakup negosiasi teknis dan harga, penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta penyusunan kontrak yang memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, nilai kontrak, hirarki dokumen, dan mekanisme pembayaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Kontrak Swakelola Tipe II juga mengatur pengadaan pendukung oleh pelaksana sesuai prinsip dan etika pengadaan atau ketentuan BLU/BLUD. Tantangan utama meliputi koordinasi lintas instansi, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PerLKPP 3/2021. Dengan struktur kontrak yang jelas, pelaksanaan swakelola dapat berjalan transparan, terdokumentasi, dan akuntabel, sehingga menghasilkan layanan publik yang lebih tepat guna dan bernilai.</p>
</div>
<p>&#160;</p>