Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dokumen materi panduan ini menjelaskan tata cara dan ketentuan pelayanan kegiatan pembongkaran serta penimbunan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Bengkalis. Landasan hukum utama yang melandasi kegiatan ini meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2020. Lingkup wilayah kerja KPPBC TMP C Bengkalis mencakup Kantor Utama di Kabupaten Bengkalis, Kantor Bantu (Sungai Pakning, Bantan Tengah, dan Selatpanjang), serta 14 pos pengawasan yang tersebar di wilayah kepulauan Riau.
Mengingat keterbatasan infrastruktur seperti tidak tersedianya Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di wilayah operasional tertentu&#8212;seperti Kantor Utama Bengkalis dan Kantor Bantu Selatpanjang&#8212;maka pelayanan pembongkaran dan penimbunan barang impor diperbolehkan dilaksanakan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. Prosedur ini membutuhkan izin dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pengangkut atau importir. Permohonan tersebut melampirkan dokumen pendukung seperti dokumen pengangkutan, inward manifest, denah lokasi, serta tata letak (layout) tempat pembongkaran maupun penimbunan. Norma waktu penyelesaian permohonan tersebut adalah satu hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan telah dilakukan penelitian lapangan jika diperlukan.
Pengawasan terhadap kegiatan pembongkaran dan penimbunan barang dilakukan secara selektif oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Manajemen Risiko. Pejabat yang bertugas memantau proses ini berkewajiban menyusun Laporan Pengawasan Pembongkaran dan/atau Penimbunan (BCL 1.2). Terkait tanggung jawab kepabeanan, pihak pengangkut bertanggung jawab atas selisih jumlah barang impor dibandingkan dengan pemberitahuan pabean (kurang bongkar atau lebih bongkar), kecuali apabila selisih terjadi akibat penyusutan faktor alam atau keadaan kahar (force majeure). Di sisi lain, importir bertanggung jawab atas Bea Masuk yang terutang pada barang yang ditimbun di tempat lain serta wajib mengajukan penyelesaian kewajiban pabean paling lambat tujuh hari kerja setelah proses penimbunan selesai. Jangka waktu penimbunan maksimal adalah 30 hari, di mana barang yang melebihi batas waktu tersebut akan ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD) dan dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP).