Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<ol>
<li>Menjelaskan definisi dan kebijakan akuntansi Persediaan di lingkup Pemerintah Pusat yang meliputi pengakuan, pengukuran dan penyajian Persediaan sesuai PMK 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.</li>
<li>PERLAKUAN KHUSUS</li>
</ol>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).</li>
<li>Pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus atas persediaan yang bersifat spesifik, misalnya: vaksin, barang sitaan atau rampasan, dan Hadiah Tak Tertebak.</li>
<li>Kebijakan khusus atas persediaan yang bersifat spesifik dapat ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.</li>
</ol>