Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Video membahas konsep skema Public-Private Partnerships (PPPs) dalam penyediaan infrastruktur publik antara lain opsi dan tantangan pembiayaan, penyebab permasalahan infrastruktur, penerapan insentif secara lebih baik dengan PPPs, concerns Pemerintah, dan pertimbangan penerapan PPPs.&nbsp;Daripada hanya fokus pada pemenuhan kesenjangan pembiayaan, pertanyaan kunci saat ini adalah upaya-upaya terbaik apa yang bisa dilakukan untuk menyediakan pelayanan infrastruktur dengan biaya efisien yang secara keuangan dan lingkungan berkesinambungan bagi semua pihak.&nbsp;Pihak swasta relatif lebih baik dalam mengelola risiko operasional dan konstruksi karena berkepentingan dalam menekan biaya dan menghindari penundaan proyek.&nbsp;Dengan pengerjaan konstruksi sekaligus operasi proyek, PPPs dapat juga membantu memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk konstruksi dan pemeliharaan jangka panjang, antara lain melalui kontrak dimana imbalan pihak swasta dikaitkan dengan kinerja aset selama usia pakainya.&nbsp;Sektor tertentu secara karakteristik lebih tepat melibatkan pihak swasta dibandingkan dengan sektor yang lain (sebagai contoh, energi versus pendidikan).&nbsp;The Inter-Agency Task Force on Financing for Development menyampaikan beberapa faktor untuk dipertimbangkan dalam penentuan kombinasi kepemilikan publik dan swasta (privat), pembiayaan dan penyediaan layanan, sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku.</p>