Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Video ini merupakan materi pembelajaran edukatif yang membahas sanksi administratif berupa denda dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pembahasan dalam video disusun secara sistematis, dimulai dari konteks regulasi PBJT dalam sistem pajak daerah, pengertian dan tujuan sanksi administratif, hingga jenis sanksi yang dapat dikenakan, terutama sanksi denda. Video ini juga menjelaskan mekanisme pengawasan melalui pemeriksaan pajak daerah serta penerbitan ketetapan pajak apabila ditemukan ketidakpatuhan.
Untuk memperkuat pemahaman, disajikan pula studi kasus dan simulasi perhitungan sanksi administratif secara sederhana, sehingga penonton dapat memahami secara praktis bagaimana keterlambatan pembayaran dan pelaporan berdampak pada tambahan beban pajak.
Secara konseptual, video ini menekankan bahwa sanksi administratif bukan bersifat menghukum, melainkan sebagai instrumen edukatif dan preventif guna mendorong kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment.
Materi ini ditujukan bagi mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), serta pelaku usaha, dengan harapan dapat meningkatkan literasi perpajakan daerah dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.