Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Kajian ini membahas fenomena tanah musnah di Indonesia sebagai tantangan multidimensi yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial, dengan fokus pada pesisir utara Jawa yang rentan abrasi, penurunan muka tanah, dan kenaikan air laut. Landasan hukum utama adalah Pasal 27 UUPA yang menegaskan hapusnya hak atas tanah musnah, sementara kebijakan terbaru melalui Perpres No. 27 Tahun 2023 mengganti formula 25% NJOP dengan penilaian profesional oleh Penilai Pertanahan berdasarkan PTKS 02. Studi kasus Jalan Tol Semarang&#8211;Demak menunjukkan integrasi kompensasi dengan pembangunan tanggul laut yang merevitalisasi nilai lahan. Analisis komparatif terhadap sembilan praktik internasional (AS, Jepang, Belanda, Inggris, Bangladesh, Vietnam, dan negara Pasifik) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pendekatan protektif karena tetap memberi santunan meski hak atas tanah hapus. Namun, kelemahan masih ada pada akurasi data, kepastian besaran kompensasi, partisipasi masyarakat, dan keterpaduan strategi adaptasi pesisir. Rekomendasi mencakup transparansi metode, pemutakhiran data geospasial, pedoman relokasi yang menjaga kohesi komunitas, serta integrasi kebijakan ke dalam strategi adaptasi jangka panjang.</p>

KAJIAN PENILAIAN TANAH MUSNAH DI INDONESIA Kerangka Regulasi, Praktik Penilaian, dan Pembelajaran dari Studi Kasus Dunia (Edisi Pemutakhiran dan Perluasan Komparatif Internasional)