Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>&#8220;Bedah Kasus Sengketa Lelang&#8221; ini disusun oleh Aditya Wirawan pada 2026 dan membahas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 320 K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei 1984 tentang eksekusi grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBg. Materi diawali dengan latar belakang bahwa grosse akta pengakuan utang dan grosse akta hipotik yang memuat irah-irah &#8220;Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa&#8221; memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Persoalan hukumnya adalah sejauh mana kreditor boleh menjual objek jaminan melalui lelang tanpa melibatkan pengadilan. Yurisprudensi ini menegaskan bahwa eksekusi grosse akta tidak dapat dijalankan sendiri oleh kreditor, melainkan harus atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (fiat eksekusi). Lelang yang dilaksanakan tanpa fiat pengadilan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Presentasi ditutup dengan kesimpulan bahwa prinsip ini masih menjadi rujukan penting dalam sengketa lelang eksekusi hak tanggungan dan hipotik, khususnya terkait keabsahan prosedur, sekaligus melindungi debitor dari eksekusi yang sewenang-wenang di luar pengawasan pengadilan.</p>

BEDAH KASUS SENGKETA LELANG Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 320 K/Pdt/1980 Tanggal 20 Mei 1984 Eksekusi Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBg