Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Juknis ini memuat tata cara pengajuan revisi DIPA pada aplikasi SAKTI mulai dari perubahan data sampai dengan tahapan dan proses persetujuan revisi.
Sebagai tambahan catatan, ada beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang masih mewajibkan adanya persetujuan dari Satker Wilayah sebelum revisi dapat diajukan kepada yang berwenang.
Secara garis besar, urutan dalam aplikasi SAKTI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
<ol>
<li>Melakukan Perubahan Data pada Pagu DIPA</li>
<li>Melakukan Validasi atas Perubahan Data pada Pagu DIPA</li>
<li>Melakukan Persetujuan sesuai dengan Kewenangan Revisi DIPA</li>
<li>Proses Pengajuan Revisi DIPA</li>
<li>Monitoring Pengajuan Revisi DIPA (Tahap 1)</li>
<li>Monitoring Penelitian Revisi DIPA (Tahap 2)</li>
<li>Monitoring Penelaahan Revisi DIPA (Tahap 3)</li>
<li>Monitoring Penetapan Revisi DIPA (Tahap 4)</li>
</ol>