Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dapat dicapai melalui beberapa indikator pendukung. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam pengelolaan BMN:
<ol>
<li>Kepemimpinan dan Komitmen Pemerintah</li>
</ol>
Kepemimpinan dan komitmen pemerintah adalah elemen yang paling penting dalam pengelolaan BMN. Dukungan dari pemimpin tertinggi negara ini dan pemimpin di Kementerian dan Lembaga Negara sangat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.
<ol start="2">
<li>Regulasi dan Kebijakan yang Jelas</li>
</ol>
Hukum dan peraturan yang memadai serta penegakannya merupakan faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan BMN/D. Regulasi sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengantisipasi potensi resistensi dari beberapa pihak.
<ol start="3">
<li>Penyelesaian Masalah Hukum</li>
</ol>
Permasalahan hukum atas barang milik/kekayaan negara cukup banyak dan beragam. Salah satu yang paling menonjol adalah permasalahan kepemilikan dan penguasaan. Banyak aset negara yang kepemilikannya kurang jelas karena dokumennya yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Permasalahan hukum menghambat pengelolaan Barang Milik atau Kekayaan Negara.
<ol start="4">
<li>Terwujudnya Tertib Aset</li>
</ol>
Beberapa K/L sebagai Pengguna Barang kurang memiliki kesadaran bahwa aset publik harus dikelola dengan baik. Aset harus ditatausahakan sesuai dengan regulasi tentang pengelolaan BMN. Penatausahaan merupakan langkah awal sebelum pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan baik.
<ol start="5">
<li>Kompetensi SDM</li>
</ol>
Pengelolaan BMN tidak hanya sebatas pekerjaan teknis tapi membutuhkan pemikiran strategis. BMN sebagai salah satu portofolio pemerintah harus dikelola oleh orang yang kompeten. Seorang manajer aset harus memiliki kemampuan untuk menentukan penggunaan aset yang terbaik, apakah pemanfaatan untuk penggunaan komersial dalam bentuk sewa aset atau kemitraan komersial atau hanya untuk penggunaan pemerintah.