Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p style="text-align: justify;">Hibah daerah menjadi instrumen strategis dalam desentralisasi fiskal Indonesia yang bertujuan memperkuat pemerataan pembangunan, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan kolaborasi pusat-daerah. Melalui kerangka hukum seperti UU HKPD Tahun 2022, PP 2/2012, dan PMK 82/2022, kebijakan ini menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Artikel ini mengulas secara komprehensif proses perumusan, implementasi teknis, hingga tantangan dan dampak nyata kebijakan hibah di lapangan, mulai dari hibah air minum, sanitasi, jalan daerah, hingga program irigasi pertanian. Selain menyoroti peran Kementerian Keuangan melalui DJPK sebagai motor kebijakan fiskal, tulisan ini juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian, peningkatan kapasitas SDM daerah, dan partisipasi publik dalam pengawasan. Hibah daerah bukan sekadar aliran dana, tetapi simbol kepercayaan dan kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan sosial.</p>