Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Hak Menguasai Negara dapat dilimpahkan kepada beberapa pihak dalam bentuk Hak Pengelolaan.&#160;
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:
<ol>
<li>instansi pemerintah pusat;</li>
<li>pemerintah daerah;</li>
<li>Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;</li>
<li>Badan Hukum Milik Negara/Badan Hukum Milik Daerah;</li>
<li>badan Bank Tanah; atau</li>
<li>badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.</li>
</ol>
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak menguasai negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Hal tersebut tercermin dengan kegiatan pemberian Hak Pengelolaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Video ini merupakan video ketiga dari rangkaian seri video "Aspek Hukum Tanah Aset Negara". Dalam video kedua, disajikan Dasar Legitimasi Hak Menguasai Negara atas Tanah. Silahkan cek <a href="knowledge/aspek-hukum-tanah-aset-negara-seri-i-dasar-legitimasi-hak-menguasai-negara-atas-tanah-9719d379/detail/">https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/aspek-hukum-tanah-aset-negara-seri-i-dasar-legitimasi-hak-menguasai-negara-atas-tanah-9719d379/detail/</a>
 Dalam video pertama, disajikan Konsep Hak Menguasai Negara atas Tanah. Silahkan cek&#160;&#160; https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/seri-2-konsep-dan-tujuan-hak-menguasai-negara-atas-tanah-983d7d49/detail/