Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Keberlanjutan fiskal merupakan hal utama dalam pengelolaan anggaran suatu negara. Hanya dengan APBN yang sehat, negara akan mampu melanjutkan estafet roda pembangunan antar generasi.&#160; Salah satu ukuran keberlanjutan fiskal yang menjadi best practices international adalah pemenuhan kaidah fiskal (fiscal rule) berupa batasan maksimal defisit anggaran dan rasio utang dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun kaidah fiskal tersebut adalah:
<ul>
<li>Batasan maksimal defisit anggaran 3 persen terhadap PDB dan</li>
<li>Rasio utang maksimal 60 persen terhadap PDB.</li>
</ul>
&#160;
Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Berikut mandatory spending dimaksud:
<ul>
<li>Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)</li>
<li>Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10% dari APBN di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)</li>
</ul>
Link video sebelumnya:
1. <a href="knowledge/peran-apbn-bagi-pembangunan-dan-pertumbuhan-ekonomi-87e18f27/detail/">https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-apbn-bagi-pembangunan-dan-pertumbuhan-ekonomi-87e18f27/detail/</a>
2. <a href="knowledge/hubungan-antar-komponen-pembentuk-postur-apbn-442c7705/detail/">https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/hubungan-antar-komponen-pembentuk-postur-apbn-442c7705/detail/</a>