Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Transisi tata kelola belanja sosial membutuhkan evaluasi yang tajam agar setiap Rupiah APBN benar-benar berdampak bagi masyarakat Banten!&#160;
Dalam pemaparan Analisis Fiskal dan Ekonomi Regional Banten periode Juni 2026, Kanwil DJPb Provinsi Banten menyoroti dua program strategis nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat 2026.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan di lapangan meliputi:
<ol start="1" data-path-to-node="6">
<li>
Ekosistem Pemangku Kepentingan MBG: Efektivitas program MBG sangat bergantung pada sinkronisasi real-time antara Sat Satgas Percepatan, BGN, Pemda, Kanwil DJPb, Sekolah/Madrasah, hingga Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Saat ini, ketergantungan pada sistem top-down BGN masih membatasi ruang intervensi responsif dari Pemerintah Daerah.
</li>
<li>
Paradoks Kriteria vs Kuota Sekolah Rakyat: Penentuan kriteria afirmatif yang sangat presisi (seperti verifikasi DTSEN Desil 1-2, nol riwayat judi online, nol riwayat pinjol/pinjaman bank, dan ketiadaan kendaraan bermotor) menciptakan beban verifikasi masif bagi Tim PKH sebagai bottleneck.
</li>
<li>
Kapasitas Penyaringan: Metode penyaringan manual yang terbatas belum sebanding dengan target ambisius program (misalnya pencapaian target peserta di Kabupaten Lebak dan Pandeglang).
</li>
</ol>
Sinergi antarinstansi dan modernisasi sistem penyaringan menjadi kunci utama agar program belanja sosial dapat berjalan tepat sasaran, cepat, dan efisien.
Bagaimana tanggapanmu mengenai tantangan pelaksanaan program belanja sosial ini di daerahmu? Sampaikan aspirasimu di kolom komentar dan bagikan video ini untuk mendukung transparansi kebijakan publik!