Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="7dd8c1c5-8ecc-4d69-a05d-68f8c5781c95" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p data-start="63" data-end="651">Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam PMK 162/PMK.05/2013 dan peraturan turunannya. Bendahara wajib menyampaikan LPJ paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti hasil pemeriksaan kas, rincian saldo rekening, dan nota konfirmasi penerimaan negara. Evaluasi pelaporan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan satuan kerja terhadap aturan yang berlaku serta meningkatkan kualitas pengelolaan kas di lingkungan Kementerian Keuangan.</p>
<p data-start="653" data-end="1277">Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaporan LPJ, seperti penyampaian yang mendekati batas waktu, ketidaksinambungan saldo awal antar periode, serta perbedaan saldo antara aplikasi SAKTI dan rekening koran. Hal ini sering terjadi karena keterlambatan perekaman kuitansi, kesalahan pencatatan transaksi, atau kurangnya ketelitian dalam pembukuan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, bendahara disarankan agar menginput data secara bertahap, memastikan transaksi selesai sebelum pelaporan, dan mencocokkan saldo secara berkala agar tidak terjadi selisih yang tidak dapat dijelaskan.</p>
<p data-start="1279" data-end="1781" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Selain itu, beberapa perbaikan juga diperlukan dalam pencatatan pendapatan bunga rekening hibah dan selisih kas yang sering ditemukan tanpa penjelasan dalam LPJ. Pendapatan bunga wajib dicatat secara tertib dalam aplikasi SAKTI, sementara jika terdapat selisih kas, harus diberikan penjelasan yang transparan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan penerapan solusi yang tepat, diharapkan pelaporan LPJ Bendahara semakin akurat, akuntabel, dan mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih baik.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>