Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Era Baru Pengelolaan Dana Haji
Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji pada tanggal 17 Oktober 2014 menjadi era baru dalam pengelolaan Dana Haji di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan Dana Haji menjadi lebih baik, utamanya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dengan pengeloaan keuangan haji yang semakin profesional diharapkan akan memberikan manfaat khusus berupa peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan efisiensi pemanfaatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta manfaat umum untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanahkan untuk membuat suatu badan khusus pengelolan keuangan haji (Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH) yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Dalam pengembangan keuangan haji, BPKH diwajibkan menempatkan dana umat ke dalam instrumen investasi syariah, secara hati-hati, aman dan bermanfaat. BPKH merupakan badan yang menurut UU menerima amanat untuk mengelola dana umat sebaik-baiknya.