Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Memasuki awal Tahun Anggaran 2026, kondisi fiskal dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat berada pada fase stabil namun belum kuat secara struktural. Perekonomian daerah menunjukkan prospek pemulihan yang terjaga, didukung stabilitas makro nasional dan kepastian kebijakan fiskal pusat. Namun, sejumlah tantangan mendasar masih membatasi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sehingga membatasi penciptaan nilai tambah dan meningkatkan kerentanan terhadap faktor cuaca dan harga komoditas. Di sisi lain, tekanan inflasi pangan pada akhir tahun 2025 menjadi risiko utama bagi daya beli masyarakat pada awal 2026, khususnya apabila gangguan pasokan dan distribusi berlanjut.
Dari perspektif fiskal, kepastian Transfer ke Daerah Tahun 2026 memberikan fondasi stabilitas APBD. Namun, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dan terbatasnya fleksibilitas belanja menempatkan kualitas belanja sebagai isu utama. Sementara itu, penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah menjadi peluang strategis untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat, meskipun masih menghadapi tantangan literasi keuangan dan keterbatasan bankability.
Benang merah dari keempat isu tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Sumatera Barat tidak terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada kualitas pengelolaan fiskal dan sinergi kebijakan. Oleh karena itu, arah pengawalan Kanwil DJPb difokuskan pada penguatan advisory fiskal daerah, pengawalan kualitas belanja APBD dan TKD, dukungan pengendalian inflasi daerah, integrasi agenda inklusi keuangan dengan kebijakan fiskal, serta penguatan sistem peringatan dini atas dinamika ekonomi dan fiskal daerah.