Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gratifikasi sering kali menjadi isu penting dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, tidak semua bentuk gratifikasi wajib dilaporkan. Ada 17 jenis pemberian yang tidak perlu dilaporkan, seperti hadiah berupa alat tulis, kompensasi kegiatan kedinasan, konsumsi rapat, atau pemberian yang berlaku umum dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Semua ini diatur agar ASN dapat bekerja secara profesional tanpa rasa khawatir terhadap pelanggaran etika.
Di sisi lain, setiap pegawai negeri tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan tugasnya. Jika tidak dapat menolak, ASN wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada UPG atau KPK. Mari bersama wujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi melalui pemahaman dan penerapan aturan gratifikasi dengan benar.
Semoga setelah menonton video ini semua bisa lebih paham terkait Gratifikasi. Yuk jauhi dan hindari korupsi serta simak episode selanjutnyaa yaaa
BEDELAU Episode Antikorupsi #1 dapat diakses pada tautan berikut&#160;<a href="../bedelau-beranda-diskusi-elaboratif-riau-episode-antikorupsi-1-ef350218/detail/">https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/bedelau-beranda-diskusi-elaboratif-riau-episode-antikorupsi-1-ef350218/detail/</a>&#160;
BEDELAU Episode Antikorupsi #2 dapat diakses pada tautan berikut&#160;<a href="../bedelau-beranda-diskusi-elaboratif-riau-episode-antikorupsi-2-b7574e6d/detail/">https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/bedelau-beranda-diskusi-elaboratif-riau-episode-antikorupsi-2-b7574e6d/detail/</a>&#160;
&#160;
&#160;