Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam video kali ini, kita akan membahas Dasar Legitimasi Hak Menguasai Negara atas Tanah, yang merupakan pertanyaan pertama dari rangkaian pertanyaan terkait konsep Hak Menguasai Negara atas Tanah.&#160;Atas dasar apa negara mempunyai wewenang untuk menguasai tanah Indonesia?
<ul>
<li>Penguasaan negara atas tanah memperoleh legitimasi berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dasar perolehan kewenangan tersebut dalam Hukum Administrasi Negara disebut dengan &#8216;atribusi&#8217;.&#160;</li>
<li>Terdapat beberapa teori tentang dasar perolehan kewenangan yang dimiliki oleh negara, Julius Sembiring menyebutkan setidaknya ada teori &#8216;kedaulatan&#8217; dan teori &#8216;kontrak sosial&#8217;.</li>
<li>Menurut teori kedaulatan, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Teori kedaulatan ini kemudian melahirkan teori menguasai negara atas seluruh wilayah dalam kedaulatan negara yang bersangkutan termasuk isinya.</li>
<li>Menurut teori &#8216;kontrak sosial&#8217;, negara menguasai tanah (dan tentunya sumber daya alam lainnya) karena adanya perjanjian yang menyerahkan kekuasaan rakyat kepada negara untuk menguasai dan mengatur pemilikan dan penggunaan tanah tersebut. Teori ini menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract social).&#160;</li>
</ul>
Ingin tahu lebih banyak? Cek aja ya videonya...belajar hukum tanah itu perlu lho...