Badan Kebijakan Fiskal

Saat ini tren kasus covid-19 dunia mulai menunjukkan penurunan. Kondisi pandemi global juga terus membaik tidak terkecuali Indonesia. Sekarang hampir semua negara telah menerapkan restriksi minimal. Meskipun demikian, saat ini banyak negara yang mengalami inflasi, harga komoditas global masih belum stabil, dan ekonomi dunia juga melambat. Hal ini tentunya akan memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2023. Bisa dikatakan resiko yang kita hadapi sekarang sudah bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global.
Untuk menghadapi resiko dan kondisi di tahun 2023, pemerintah telah menyiapkan APBN untuk tahun 2023 dengan berbagai kebijakannya. Untuk kita ketahui bersama APBN merupakan salah satu alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya APBN, rencana dan sasaran pembangunan selama 1 tahun dapat terlaksana dengan baik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa APBN merupakan uang rakyat yang dikumpulkan dan dibelanjakan oleh pemerintah.
Di tahun 2023 mendatang APBN memiliki tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menyusun APBN dengan memperhatikan prediksi kondisi ekonomi tahun depan atau biasanya disebut asumsi makro. Dengan asumsi tersebut pemerintah memperkirakan pendapatan negara di tahun 2023 sebesar 2.463 Triliun Rupiah. Kenaikan perkiraan pendapatan negara ini selain dikarenakan kondisi perekonomian kita yang kuat disituasi saat ini, juga didukung oleh sistem perpajakan yang semakin baik yang merupakan kombinasi dari basis penerimaan negara dan kepatuhan yang meningkat.
Pada APBN 2023 belanja negara rencananya akan sebesar 3.061,2 Triliun Rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja peningkatan kualitas sdm, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Sehingga anggaran negara defisit sebanyak 598,2 Triliun Rupiah atau 2,84% terhadap PDB. Defisit dibawah 3% PDB ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal.
Untuk meningkatkan kualitas sdm dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 612,2 Triliun Rupiah. Sebagai upaya percepatan reformasi perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 479,1 Triliun Rupiah. Untuk mendukung transformasi sistem kesehatan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 179,75 Triliun Rupiah. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung transformasi ekonomi, anggaran infrastruktur berjumlah 392 Triliun Rupiah. Untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan, anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar 95 Triliun Rupiah. Anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan digitalisasi sebesar 28,4 Triliun Rupiah. Sedangkan, dana transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar 814,7 Triliun Rupiah, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, dalam mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah.
APBN 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian. Namun, APBN 2023 jelas akan terus diuji dengan gejolak ekonomi yang tidak mudah, oleh karena itu kebijakan APBN 2023 optimis namun tetap waspada. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama kita kawal pelaksanaan APBN.