Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Pemerintah dan DPR RI pada 29 September 2020 telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2021. UU APBN 2021 merupakan dasar pelaksanaan APBN di tahun 2021 mendatang. APBN 2021 dilakukan tentunya dengan memperhatikan kondisi ekonomi di 2021. Dengan masih berjalannya penyebaran covid-19 hingga tahun 2021, maka kondisi tahun 2021 diprediksikan akan tetap diliputi ketidakpastian yang perlu dikelola dengan hati-hati. Meskipun terdapat ketidakpastian, lembaga-lembaga internasional seperti OECD, IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank memprediksi akan terjadi pemulihan ekonomi secara global. Sebagai instrumen counter cyclical, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas, baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021.
Hal ini tentu akan membawa konsekuensi beban terhadap ketahanan dan keberlanjutan APBN sebagai instrumen fiskal. Oleh karena itu pemerintah juga berupaya secara bertahap untuk melakukan konsolidasi fiskal dalam jangka menengah panjang. Hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang menjadi prasyarat bagi terus berlangsungnya proses pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju.
Kebijakan fiskal APBN 2021 mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Artinya kebijakan diarahkan bukan semata-mata untuk merespon tantangan jangka pendek. Tetapi juga untuk melaksanakan reformasi dalam rangka penguatan pondasi menuju Indonesia maju.
Adapun empat arah utamanya yakni, menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional atau PEN; reformasi APBN termasuk reformasi dibidang perpajakan, subsidi, dan perlindungan sosial; penguatan reformasi struktural; akselerasi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2021 akan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata.
Dengan perkiraan kondisi 2021 global dan kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap konsolidatif. Asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2021 adalah pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi 3%, nilai tukar rupiah 14.600/USD, tingkat suku bungan SBN 10 tahun 7,29%, harga minyak (ICP) USD 45/barel, lifting minyak 705 ribu barel/hari. Pendapatan negara pada 2021 ditargetkan sebesar 1.743,6 Triliun Rupiah, sedangkan belanja negara 2021 ditargetkan sebesar &#160;2.750 Triliun Rupiah, sehingga pembiayaan anggaran 2021 direncanakan defisit 5,7% dari PDB. Tingkat defisit akan terus dijaga dan dikelola secara hati-hati serta digunakan secara produktif.
Penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonomi tidak hanya menjadi beban instrumen kebijakan fiskal sendiri, namun dilakukan bersama dan berkoordinasi dengan kebijakan moneter serta kebijakan struktural lain termasuk kebijakan sektor keuangan. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal yang kredibel dan akuntabel dengan arah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta senantiasa mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.