Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), yang dialokasikan sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan sumber daya alam di suatu wilayah. Provinsi Kalimantan Utara, sebagai daerah dengan potensi SDA yang melimpah, menerima DBH SDA yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited tahun 2023.
Pendalaman terkait Pendapatan DBH SDA pada Provinsi Kalimantan Utara juga menjadi suatu topik yang menarik mengingat secara umum, DBH Pajak cenderung lebih besar daripada DBH SDA karena penerimaan pajak lebih stabil, memiliki basis yang lebih luas, serta dialokasikan secara lebih merata di setiap daerah. Sementara DBH SDA lebih bergantung pada produksi dan harga komoditas, serta hanya menguntungkan daerah penghasil secara signifikan. DBH SDA di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2023 menunjukkan keunikan karena lebih besar dibandingkan DBH Pajak.
Analisis atas akun pendapatan transfer DBH SDA menjadi penting untuk menilai transparansi, akurasi pencatatan, serta dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kontribusi DBH SDA dalam struktur pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaannya dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Utara.

Analisis Akun Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023